KaltengPress.com, Puruk Cahu – Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah. Dukungan ini berkaitan dengan perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang tengah digodok oleh legislatif.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Puruk Cahu pada Selasa (23/6/2026), juru bicara Fraksi NasDem DPRD Murung Raya, Tuti Marheni, menyampaikan bahwa perubahan kelembagaan ini diharapkan mampu membawa dampak nyata. Dewan menginginkan struktur organisasi baru yang dibentuk nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, profesional, dan akuntabel.
Legislator dari NasDem tersebut menekankan pentingnya menerapkan prinsip organisasi yang “ramping struktur namun kaya fungsi” demi mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan rencana pengalihan fungsi Pemadam Kebakaran yang awalnya berada di bawah Satpol PP ke BPBD, serta penyatuan urusan Ketahanan Pangan ke dalam Dinas Pertanian.
Melalui pandangan fraksinya di mimbar dewan, Tuti mengingatkan agar penataan struktur ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan dan mengutamakan efisiensi anggaran. Fraksi NasDem dengan tegas meminta pemerintah daerah agar perombakan kelembagaan ini tidak dijadikan ajang untuk sekadar memperluas atau menambah jenjang jabatan baru yang berpotensi membebani APBD.
Lebih lanjut, pihak dewan meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam dengan melibatkan berbagai OPD, badan, kantor, hingga tingkat kecamatan. Fraksi NasDem bahkan menyarankan agar Murung Raya mencontoh langkah reformasi birokrasi Pemprov Kalteng yang dinilai sukses merampingkan strukturnya demi mencapai efektivitas kerja yang maksimal.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi NasDem menyatakan sepakat agar Ranperda ini segera dibawa ke tahapan pembahasan lanjutan yang lebih intensif bersama jajaran DPRD. Dewan berharap semangat penyelarasan beban kerja ini dapat melahirkan regulasi yang kuat untuk mendukung percepatan visi-misi pembangunan daerah secara berkelanjutan.(*)
