Sutrisno Desak Pemkab Mura Prioritaskan Pengusaha Lokal dan Reformasi Pajak

KaltengPress.com, Puruk Cahu – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi PPP, Sutrisno, meminta pemerintah daerah setempat untuk memberikan perhatian lebih kepada para pengusaha lokal. Hal tersebut disampaikannya secara resmi saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Murung Raya di Puruk Cahu pada Jumat, 5 Juni 2026.

Sebagai juru bicara fraksi sekaligus satu-satunya keterwakilan Partai Gerindra di parlemen Murung Raya, Sutrisno menegaskan bahwa keberpihakan terhadap pelaku usaha daerah merupakan poin krusial. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan akses investasi yang luas serta bantuan konkret agar pengusaha lokal mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Selain iklim investasi, dalam paripurna yang membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tersebut, Sutrisno juga menyoroti pentingnya optimalisasi sektor pendapatan daerah. Ia mendesak adanya reformasi birokrasi pada pelayanan publik, khususnya melalui simplifikasi atau pemangkasan jalur birokrasi dalam pengurusan pembayaran pajak masyarakat.

Sutrisno menilai, kemudahan akses pajak dan penguatan pengusaha lokal pada penyampaiannya hari Jumat (5/6/2026) itu, adalah kunci utama untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Langkah ini dipandang sangat strategis agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Murung Raya dapat berjalan lebih cepat, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, legislator Murung Raya ini tetap memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran eksekutif atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerah. Kendati demikian, ia mengingatkan agar prestasi administrasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri.

Mengakhiri pandangan fraksinya, Sutrisno mengingatkan jajaran Pemkab Murung Raya untuk selalu membuka diri terhadap aspirasi dan kritik yang datang dari masyarakat. Baginya, setiap kritikan harus dipandang secara positif sebagai bahan evaluasi berkala demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(*)

Baca Juga  Legislator Tekankan Pentingnya Prioritas Program Pembangunan

Pos terkait