KaltengPress.com, Puruk Cahu – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Johansyah, memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dalam keterangannya pada Jumat (8/5/2026), politisi ini menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas fasilitas dan sistem pelayanan medis di daerah.
Secara khusus, Johansyah mendorong jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Murung Raya untuk segera melakukan modernisasi sistem pelayanan. Salah satu langkah konkret yang ia suarakan adalah penerapan digitalisasi sistem antrean serta peningkatan transparansi informasi publik, agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan jauh lebih mudah, cepat, dan tanpa hambatan birokrasi.
Legislator dari Komisi II ini juga menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan instrumen investasi jangka panjang bagi daerah yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal penguatan alokasi anggaran sektor kesehatan dalam pembahasan anggaran daerah, guna memastikan seluruh program strategis dapat tereduksi dengan optimal.
“Kesehatan merupakan investasi daerah. Efisiensi anggaran harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Johansyah dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, Johansyah menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi jajaran direksi, dokter, perawat, serta seluruh tenaga kesehatan di RSUD Murung Raya. Langkah ini diambil setelah dirinya menerima banyak testimoni dan umpan balik positif dari warga yang merasakan langsung manfaat nyata dari program jaminan kesehatan tanpa biaya yang dikelola secara profesional.
Di akhir penyampaiannya, Johansyah mengingatkan bahwa skema pembiayaan, baik melalui BPJS maupun program daerah, harus benar-benar akuntabel dan tepat sasaran. Komisi II DPRD Murung Raya dipastikan akan terus memperketat fungsi pengawasan legislatif agar sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pihak rumah sakit tetap berjalan konsisten demi mewujudkan pelayanan publik yang inklusif.(*)
