KaltengPress.com, Puruk Cahu – Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi perhatian utama Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, H. Rejikinoor, dalam arahannya terkait pelayanan publik. Pada Sabtu (28/02/2026), ia meminta instansi yang membidangi sektor-sektor dasar ini untuk lebih transparan dalam memberikan penjelasan kepada warga.
DPRD sering menerima laporan adanya kesalahpahaman informasi terkait prosedur di puskesmas, sekolah, maupun pengerjaan proyek di desa-desa. H. Rejikinoor menilai hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi dan respons aktif dari pejabat berwenang saat masyarakat bertanya atau mengeluh.
“Penjelasan yang transparan merupakan hak setiap warga. Kami tidak ingin masyarakat merasa terabaikan dan tidak didengar,” ujar H. Rejikinoor. Ia mendorong agar setiap instansi memanfaatkan kanal komunikasi digital maupun tatap muka secara maksimal untuk mengedukasi masyarakat.
Menurut pandangan legislatif, keterbukaan informasi akan meminimalisir potensi konflik sosial. Jika masyarakat mengetahui alasan di balik suatu kebijakan atau kendala teknis dalam pelayanan, maka rasa saling pengertian antara warga dan pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya.
H. Rejikinoor menegaskan bahwa DPRD akan berdiri di garda terdepan untuk memastikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi terpenuhi. Instansi yang terkesan tertutup atau sulit dihubungi akan menjadi catatan evaluasi khusus bagi Komisi I dalam rapat kerja mendatang.
Optimisme DPRD adalah Murung Raya mampu menjadi kabupaten dengan standar pelayanan publik yang terbuka. Dengan komunikasi yang baik, setiap program pemerintah di bidang kesehatan maupun pendidikan dapat didukung sepenuhnya oleh partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.(*)
