KaltengPress.Com, Puruk Cahu – Bagi Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan sekadar slogan atau dokumen administratif yang tersimpan di rak, melainkan prinsip yang harus mengalir dalam setiap langkah pembangunan daerah. Menurutnya, kesetaraan gender harus terlihat sejak rancangan program hingga realisasi di lapangan, agar setiap warga laki-laki maupun perempuan dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.
Kalau PUG hanya berhenti di atas kertas, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar membangun daerah yang inklusif,” tegas Dina. Ia menekankan bahwa keberhasilan strategi ini bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari OPD, camat, kepala desa, hingga aparat di tingkat terkecil. Koordinasi yang solid, data yang akurat, dan pendampingan berkelanjutan menjadi fondasi agar PUG bisa menjadi praktik nyata, bukan jargon semata.
Dina memandang Pokja PUG sebagai pusat penggerak untuk memastikan kesetaraan gender diterapkan di semua bidang pembangunan. Menurutnya, kelompok kerja ini bukan hanya wadah koordinasi, tetapi juga alat strategis untuk menutup kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses pembangunan.
Sebagai bagian dari legislatif, DPRD Murung Raya siap memainkan peran ganda: menjadi pengawas sekaligus mitra pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang mendukung penerapan PUG. Dina menegaskan bahwa dukungan DPRD tidak berhenti pada aspek legislasi; pengawasan pelaksanaan di lapangan juga menjadi prioritas agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada keadilan gender.
“PUG itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja. Semua elemen pemerintah harus bergerak bersamaan, agar prinsip ini benar-benar menembus lapisan masyarakat,” jelas Dina. Ia menambahkan bahwa dukungan Pemerintah Daerah melalui Dinas DALDUK KBP3A dalam bentuk advokasi dan penguatan kapasitas Pokja PUG merupakan langkah positif, tetapi harus dilanjutkan dengan tindak lanjut dan pendampingan nyata.
Lebih lanjut, Dina menekankan pentingnya data yang terpilah menurut gender sebagai dasar pembuatan kebijakan. Tanpa data yang jelas dan terperinci, sulit bagi pemerintah untuk menilai kebutuhan spesifik laki-laki maupun perempuan dan merancang program yang tepat sasaran. Menurutnya, pengumpulan data yang akurat merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.
Dina menegaskan bahwa DPRD akan memastikan setiap rancangan kegiatan dan anggaran daerah mempertimbangkan prinsip PUG, sehingga pembangunan tidak lagi meninggalkan kelompok tertentu. Dengan cara ini, Murung Raya diharapkan mampu menjadi daerah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil dan setara dalam distribusi manfaat pembangunan.
Tujuan akhirnya sederhana namun penting: kita ingin Murung Raya menjadi daerah yang memberikan kesempatan yang sama, menghargai peran perempuan, dan memastikan setiap kebijakan menyentuh seluruh warga, tanpa diskriminasi,” pungkas Dina Maulidah, menutup pernyataannya dengan penuh keyakinan.(*)
