KaltengPress.com, Puruk Cahu – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fitriadi, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan yang memuat evaluasi mendalam tersebut dibacakan secara resmi dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Puruk Cahu, Jumat, 5 Juni 2026.
Bertindak sebagai juru bicara fraksi, Fitriadi membeberkan empat catatan krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, di antaranya mengenai penyaluran bantuan sosial bagi mahasiswa. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Murung Raya agar lebih selektif dan memperketat proses verifikasi data penerima bantuan biaya pendidikan tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi jajarannya terhadap pelaksanaan anggaran 2025, Fitriadi menyayangkan masih adanya mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang justru terlewat dari program intervensi pendidikan ini. Padahal, besaran bantuan tersebut mencapai Rp15 juta per tahun untuk jalur reguler dan Rp7 juta per tahun untuk jalur non-reguler.
Selain persoalan beasiswa, dalam paripurna yang digelar pada Jumat (5/6/2026) tersebut, Fitriadi juga menuntut keseriusan pemerintah daerah dalam memelihara berbagai infrastruktur publik. Beberapa fasilitas yang menjadi sorotannya meliputi perbaikan jalan, jembatan, fasilitas lampu Jembatan Merdeka, lampu lalu lintas, hingga pembenahan jaringan air bersih di Kota Puruk Cahu.
Di sektor pembinaan mental spiritual, legislator PKS ini mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya tenaga penyuluh agama, guru madrasah, serta pengajar Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di wilayah pedalaman. Guna mengatasi krisis ini, Fitriadi menyarankan eksekutif segera membangun sinergi taktis dengan Kementerian Agama dan ormas keagamaan.
Kendati memberikan banyak catatan kritis, Fitriadi tetap menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemkab atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, ia menegaskan bahwa predikat tersebut harus dibarengi dengan evaluasi penyerapan anggaran agar program kerja di tahun berjalan bisa jauh lebih tepat sasaran.(*)
