KaltengPress.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) diwakili oleh Asisten I Setda, Rahmat K. Tambunan, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual. Rakornas ini membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, sekaligus menyinggung Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang vital Senin, 11 November 2025.
Pertemuan ini bersifat nasional dan melibatkan jajaran pejabat tinggi dari berbagai lembaga dan kementerian, seperti Kemendagri, BPS, dan Kementerian Pertanian, menunjukkan koordinasi terpadu antara pusat dan daerah. Keikutsertaan Pemkab Mura bertujuan untuk menyerap kebijakan dan data terkini yang relevan bagi daerah.
Hasil Rakornas melaporkan bahwa inflasi nasional per Oktober 2025 tercatat sebesar 2,10 persen secara year-to-date (y-to-d). Angka ini menunjukkan kinerja yang baik, di mana inflasi masih berada di bawah target nasional sebesar 3,5 persen, sebuah kondisi yang harus dipertahankan oleh semua pemerintah daerah.
Laporan dari BPS juga menunjukkan bahwa secara regional, Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam kondisi aman dan stabil dengan mencatat inflasi sebesar 1,88 persen per Oktober 2025. Data ini menunjukkan keberhasilan kolektif pemerintah daerah di Kalteng dalam menahan laju kenaikan harga.
Namun, Pemkab Murung Raya perlu memberikan perhatian ekstra pada data Indeks Perkembangan Harga (IPH). Kabupaten Murung Raya teridentifikasi sebagai salah satu dari 50 daerah di Indonesia dengan kenaikan harga beras tertinggi, mencapai 0,46 persen pada minggu pertama November 2025, sebuah tantangan signifikan menjelang akhir tahun.
Menanggapi tantangan ini, Asisten I Setda Kab. Mura, Rahmat K. Tambunan, menegaskan bahwa Pemkab Murung Raya tidak akan tinggal diam. Komitmen utama adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis. Langkah-langkah mitigasi segera akan disiapkan untuk mencegah gejolak harga dan memastikan pasokan pangan yang memadai hingga akhir tahun 2025.(*)
