KaltengPress.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, namun juga mencari solusi jangka panjang untuk stabilitas pangan daerah. Melalui kegiatan pemantauan harga eceran tertinggi (HET) beras premium bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (5/11/2025), Pemkab Mura mendorong adanya regulasi baru dari Pusat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Puruk Cahu ini merupakan respons atas posisi Murung Raya sebagai daerah dengan harga beras premium yang sangat tinggi di Kalimantan Tengah. Jajaran Pemkab Mura, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Disperindagkop UKM, dan Bagian Ekonomi Setda, turut mendampingi tim Bapanas.
Kadis Ketahanan Pangan Mura, Lentine Miraya, secara lugas menjelaskan bahwa masalah inti kenaikan harga adalah tingginya biaya distribusi yang sulit diatasi oleh APBD. Oleh karena itu, Pemkab Mura berharap Bapanas dapat menjadi jembatan untuk mencari payung hukum baru terkait subsidi transportasi pangan.
Lentine Miraya menegaskan, solusi jangka panjang harus datang dari Pusat melalui regulasi yang memungkinkan subsidi biaya pengangkutan. Tanpa skema subsidi ini, harga beras di wilayah pedalaman seperti Mura akan terus tertekan oleh biaya logistik yang mahal.
Sementara itu, Plt. Kepala Disperindagkop UKM, Roy Chahyadi, menyampaikan bahwa Pemkab Mura telah melakukan intervensi jangka pendek melalui operasi pasar murah. Namun, upaya ini hanya bersifat sementara, dan solusi struktural sangat dibutuhkan untuk stabilitas harga yang berkelanjutan.
Pemkab Mura berharap perwakilan Bapanas Razif dapat segera menindaklanjuti temuan lapangan, termasuk usulan subsidi transportasi. Koordinasi yang dijanjikan Bapanas bersama kementerian terkait menjadi harapan besar Pemkab Mura agar harga pangan tidak lagi mengalami kenaikan yang tidak wajar akibat faktor geografis.(*)
