KaltengPress.com, Puruk Cahu – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Bebie, mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera memperkuat pengawasan di lapangan pasca-lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak demi melindungi daya beli masyarakat dari efek domino kenaikan harga tersebut.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bebie di Puruk Cahu pada Rabu, 10 Juni 2026. Menurutnya, lonjakan harga Pertamax yang naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sangat mengejutkan dan dipastikan bakal menambah beban biaya operasional kendaraan pribadi warga secara drastis.
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya ini mengingatkan bahwa kenaikan tanggungan operasional ini berpotensi memicu inflasi daerah. Dampak langsung yang paling dikhawatirkan adalah merangkaknya biaya transportasi umum serta lonjakan harga kebutuhan pokok yang akan mencekik kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah kabupaten harus memperkuat pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer atau warung-warung, menjaga pasokan bahan pokok tetap aman, serta menyiapkan program bantuan yang tepat sasaran,” urai Bebie.
Meski kondisi ini berat, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku sedikit lega karena pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan BioSolar. Kebijakan mempertahankan harga komoditas subsidi ini dinilai menjadi jaring pengaman penting bagi masyarakat luas.
Kendati demikian, legislator Murung Raya ini tetap mengingatkan pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat untuk melakukan pengendalian yang terukur dalam distribusi BBM bersubsidi agar tidak bocor. Bebie menyadari bahwa kenaikan Pertamax sulit dihindari akibat gejolak harga minyak mentah dunia, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta penyesuaian formula harga pasar.(*)
